Setiap menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri, sebagian perusahaan di Indonesia seakan sudah tahu “tamu tahunan” mereka akan datang. Bukan auditor, bukan pelanggan, melainkan perwakilan organisasi masyarakat (ormas) yang membawa surat permohonan Tunjangan Hari Raya (THR). Fenomena ormas minta THR ke perusahaan ini sudah seperti tradisi tidak tertulis yang terus berulang. Tidak ada hubungan kerja antara kedua pihak, tapi tekanan sosial yang tercipta membuat banyak pengusaha memilih diam dan menuruti.
Ritual Tahunan Ormas Minta THR: Kebiasaan yang Jadi Budaya Tekanan
Lucunya, kalau ditelaah, fenomena ini bukan lagi soal uang semata. Ada kekuatan sosial yang bekerja diam-diam—dari rasa takut, tekanan kelompok, sampai keinginan untuk “tetap diterima” di lingkungan sekitar.
Tekanan Sosial dan Coercive Power: Mengapa Banyak Perusahaan Takut Menolak
Dalam psikologi sosial, praktik seperti ini sering dikaitkan dengan konsep coercive power—kekuasaan yang terbentuk bukan karena otoritas resmi, tapi karena rasa takut. Saat sekelompok orang datang beramai-ramai membawa proposal THR, situasinya berubah dari permintaan jadi tekanan. Tidak perlu ancaman langsung; tatapan, nada bicara, atau sekadar jumlah massa yang datang sudah cukup membuat perusahaan berpikir dua kali untuk menolak.
Akibatnya, banyak perusahaan lebih memilih membayar. Bukan karena setuju, tapi karena ingin menghindari masalah: distribusi terganggu, pelanggan takut datang, atau muncul isu sosial yang merugikan reputasi. Fenomena tekanan ormas terhadap perusahaan menjelang Lebaran ini kemudian jadi semacam siklus: selama masih efektif, ia akan terus diulang.
Normative Social Influence: Ketika Tekanan Sosial Jadi Norma
Yang menarik, bahkan setelah ancaman fisik tak muncul, tekanan tetap ada—dalam bentuk yang lebih halus. Perusahaan yang menolak memberikan THR sering kali jadi “berbeda” di mata lingkungan. Mereka dianggap tidak peduli, pelit, atau tidak menghargai kebiasaan yang sudah ada. Inilah yang disebut normative social influence: dorongan untuk mengikuti kebiasaan agar tetap diterima oleh kelompok sosial.
Bagi bisnis, penerimaan sosial adalah aset. Tak heran, banyak perusahaan akhirnya memilih “menyesuaikan diri”. Memberi THR kepada ormas bukan lagi karena takut, tapi karena ingin menjaga harmoni sosial dan hubungan baik dengan warga sekitar.
Norma Timbal Balik (Reciprocity Norm): Rasa Utang Budi yang Dibentuk Narasi
Fenomena lain yang memperkuat siklus ini adalah reciprocity norm atau norma timbal balik. Banyak ormas membangun narasi bahwa mereka ikut menjaga keamanan lingkungan perusahaan, mencegah gangguan, atau membantu terciptanya suasana kondusif. Meski tidak ada bukti konkret, narasi ini menanamkan rasa “utang budi” pada pihak perusahaan.
Akhirnya, ketika permintaan THR datang, perusahaan merasa tidak enak menolak. Ada beban moral seolah mereka tidak tahu terima kasih. Padahal, hubungan timbal balik itu seringkali hanya dibentuk dari persepsi sosial yang terus diulang, bukan fakta objektif.
Groupthink di Dunia Bisnis: Saat Semua Ikut Arus
Di kawasan industri, keputusan satu perusahaan sering memengaruhi yang lain. Ketika mayoritas sudah memberikan THR, perusahaan yang berbeda akan merasa terisolasi. Mereka takut terlihat sebagai pihak yang melawan norma sosial. Fenomena ini dikenal sebagai groupthink—kondisi psikologis di mana individu dalam kelompok lebih memilih ikut arus daripada berpikir kritis.
Akibatnya, siklus ormas minta THR ke perusahaan swasta terus berjalan tanpa pernah benar-benar dipertanyakan. Perusahaan baru yang bergabung pun akan mengikuti pola yang sudah ada, tanpa menyadari bahwa kebiasaan itu sebenarnya tidak punya dasar hukum yang jelas.
Fear of Reversal: Ketakutan Akan Balasan Sosial dan Ekonomi
Faktor terakhir yang memperkuat fenomena ini adalah fear of reversal—ketakutan bahwa menolak permintaan bisa berujung pada konsekuensi sosial yang tidak menyenangkan. Perusahaan khawatir reputasinya rusak, usahanya dihambat, atau muncul tekanan terhadap karyawan lokal.
Kekuatan informal seperti ini sering kali lebih menakutkan daripada sanksi hukum. Ia menciptakan ekosistem “diam dan tunduk” di mana ketenangan dianggap lebih berharga daripada keberanian menegakkan prinsip.
Efek Ekonomi dan Sosial: Siapa yang Akhirnya Menanggung?
Ketika perusahaan harus mengeluarkan dana tambahan untuk hal yang seharusnya bukan tanggung jawab mereka, beban itu akan dialihkan ke konsumen. Harga barang atau jasa bisa naik, margin keuntungan menurun, dan efisiensi bisnis terganggu. Ironisnya, masyarakat yang sama yang menekan lewat ormas bisa jadi juga yang menanggung akibat ekonominya.
Dampak sosialnya lebih dalam lagi: praktik semacam ini menormalisasi budaya tekanan berbasis kekuasaan sosial. Masyarakat jadi terbiasa melihat ketidakadilan sebagai hal wajar selama dibungkus dengan istilah “tradisi” atau “kebiasaan lokal”.
Harapan untuk Perubahan: Antara Kesadaran Kolektif dan Keberanian Moral
Selama semua pihak tetap bermain aman, fenomena ini tak akan pernah hilang. Diperlukan kombinasi antara keberanian moral perusahaan, ketegasan hukum, dan perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna solidaritas sosial.
Karena sejatinya, berbagi saat Lebaran adalah hal mulia. Namun ketika semangat berbagi berubah menjadi alat tekanan, nilai kebaikannya ikut hilang. Jika semakin banyak pihak mulai sadar dan menolak tunduk pada tekanan sosial yang tidak masuk akal, mungkin ritual THR ormas ke perusahaan ini suatu hari bisa benar-benar berakhir.
