Tidak semua kekacauan sosial lahir dari konflik besar. Sebagian justru muncul dari pembiaran yang berlangsung lama, perlahan, dan dianggap biasa. Kasus ormas berbasis identitas yang berujung pada pengusiran serta penganiayaan terhadap warga lanjut usia menjadi contoh nyata bagaimana kekerasan informal dapat tumbuh subur ketika hukum kehilangan wibawa di tingkat praksis.
Menariknya, peristiwa semacam ini bukan insiden tunggal, melainkan bagian dari pola berulang yang sudah lama dirasakan masyarakat, mulai dari premanisme jalanan, parkir liar, hingga penguasaan wilayah dengan tekanan sosial.
Bukan Soal Suku, Melainkan Soal Kekuasaan di Luar Hukum
Penting untuk menegaskan sejak awal bahwa pembahasan mengenai ormas berbau identitas tidak berkaitan dengan etnis atau asal-usul budaya tertentu. Akar persoalan terletak pada cara kekuasaan informal bekerja di luar sistem hukum, tetapi tetap dibiarkan hidup di tengah masyarakat.
Dalam konsep negara modern, hanya negara yang memiliki hak sah untuk menggunakan kekerasan secara legal melalui hukum dan aparat. Ketika fungsi ini tidak dijalankan secara utuh, ruang kosong kekuasaan akan muncul. Ruang inilah yang kemudian diisi oleh kelompok non-negara yang memaksakan aturan versi sendiri melalui intimidasi dan rasa takut.
Negara yang Tidak Hadir Sepenuhnya dan Bocornya Monopoli Kekerasan
Masalah utama bukan pada keberadaan organisasi masyarakat itu sendiri, melainkan pada melemahnya monopoli kekerasan negara. Ketika laporan warga tidak ditindaklanjuti, penegakan hukum berjalan lambat, atau sanksi bisa dinegosiasikan, pesan yang diterima masyarakat menjadi sangat jelas: hukum tidak lagi menjadi rujukan utama.
Dalam kondisi seperti ini, masyarakat belajar bahwa patuh hukum saja tidak cukup untuk merasa aman. Mereka mulai mempertimbangkan siapa yang menguasai wilayah, siapa yang memiliki massa, dan siapa yang mampu “mengamankan” masalah secara informal. Ini adalah indikator kuat bahwa negara tidak lagi dominan dalam mengatur kekerasan yang sah.
Ormas sebagai Otoritas Bayangan di Tingkat Lokal
Di banyak wilayah, ormas yang seharusnya bersifat sosial berubah fungsi menjadi otoritas bayangan. Mereka mengatur parkir, lahan, aktivitas ekonomi, bahkan menentukan siapa yang boleh tinggal atau harus pergi. Semua dilakukan tanpa legitimasi hukum, tetapi efektif karena bertumpu pada ketakutan kolektif.
Kekuasaan semacam ini tidak pernah netral. Ketika tekanan menggantikan prosedur hukum, yang kuat akan bertahan sementara yang lemah tersingkir. Fenomena ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari sistem yang membiarkan kekerasan informal memperoleh legitimasi diam-diam.
Identitas sebagai Tameng Sosial dan Alat Tekanan
Dalam banyak kasus, identitas suku atau kelompok tidak digunakan karena nilai budaya, melainkan karena efektivitasnya. Identitas kolektif bekerja cepat secara psikologis, menciptakan kesan kebersamaan tanpa batas dan kesulitan untuk dilawan.
Setiap kritik dapat dipelintir menjadi serangan terhadap kelompok. Setiap penegakan hukum bisa dituduh sebagai diskriminasi. Akibatnya, banyak orang memilih diam bukan karena setuju, tetapi karena takut berhadapan dengan massa, bukan dengan hukum.
Di dalam kelompok itu sendiri, identitas sering kali mematikan koreksi internal. Kesalahan individu ditarik menjadi urusan kolektif, sehingga pembelaan muncul bukan karena benar, melainkan karena satu simbol harus dijaga bersama.
Premanisme sebagai Model Bisnis yang Terstruktur
Di balik tampilan luar yang keras, banyak ormas berbasis kekuasaan informal berjalan seperti ekosistem ekonomi. Ada aliran uang, pembagian wilayah, dan kepentingan untuk menjaga ketakutan publik tetap hidup. Parkir liar, iuran paksa, jasa pengamanan yang tidak diminta, hingga intimidasi halus menjadi sumber pemasukan rutin.
Dalam sistem ini, rasa takut bukan efek samping, melainkan modal utama. Selama biaya melawan dianggap lebih mahal daripada biaya tunduk, masyarakat akan memilih diam. Ketika premanisme sudah menjadi model bisnis, ketertiban justru menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan sistem tersebut.
Stigma Kolektif dan Rusaknya Kohesi Masyarakat
Dampak paling kejam dari ormas berbau identitas bukan hanya kekerasan fisik, tetapi stigma sosial yang jatuh pada orang-orang yang tidak terlibat sama sekali. Kesalahan segelintir pelaku berubah menjadi beban kolektif bagi jutaan warga yang hidup normal.
Identitas yang seharusnya netral berubah menjadi label yang mencurigakan. Interaksi sosial menjadi kaku, kepercayaan antarwarga menurun, dan ruang dialog menyempit. Kondisi ini bahkan membuka peluang pembenaran diskriminasi yang lahir dari asumsi keliru bahwa identitas menentukan perilaku.
Ironisnya, ormas itu sendiri jarang menanggung stigma. Beban justru dipikul oleh warga biasa yang tidak pernah meminta identitas mereka dijadikan alat kekuasaan.
Pola yang Akan Terus Berulang Tanpa Solusi Struktural
Kasus kekerasan sosial seperti di Surabaya bukan anomali. Ia adalah hasil dari pembiaran yang berlangsung lama. Selama hukum dapat dinegosiasikan, identitas bisa dijadikan tameng, dan aparat ragu bertindak tegas, pola ini akan terus berulang dengan nama dan simbol yang berbeda.
Membubarkan satu organisasi tidak akan menyelesaikan masalah jika akar persoalan ketidakhadiran negara tidak dibenahi. Selama kekuasaan informal dibiarkan mengambil alih fungsi hukum, masyarakat akan terus hidup dalam ketidakpastian.
Menjaga Hukum demi Menyelamatkan Hubungan Sosial
Membicarakan fenomena ini bukan berarti menyerang identitas atau budaya tertentu. Justru sebaliknya, membiarkan kekerasan berlindung di balik simbol kolektif adalah cara paling cepat merusak nama orang-orang yang tidak pernah ikut berbuat salah.
Ketegasan hukum yang konsisten bukan hanya soal keamanan, tetapi soal masa depan hubungan sosial. Tanpa itu, rasa aman, kepercayaan, dan hidup berdampingan akan terus terkikis, pelan namun pasti.
