Lucunya, setiap kali demo besar meledak di Jakarta, yang tadinya mau fokus ke isu inti seperti gaji DPR, tiba-tiba narasinya nyasar ke hal lain. Nama “Geng Solo” kembali mencuat jadi kambing hitam instan. Media pun lebih doyan mengangkat kerusuhan dan provokator ketimbang aspirasi rakyat yang sebenarnya jelas: menolak gaji DPR yang dinilai terlalu tinggi. Inilah titik rawan di mana framing politik menggusur substansi perjuangan rakyat.
Siapa Sebenarnya Geng Solo? Label atau Realitas?
Istilah Geng Solo bukan berarti sebuah geng motor atau organisasi rahasia. Awalnya sekitar 2019–2020, nama ini dipakai untuk menyebut sejumlah perwira polisi yang karirnya pernah bertaut dengan Solo, terutama saat Jokowi masih jadi wali kota. Tokoh seperti Listyo Sigit Prabowo dan Hana Sujana sering disebut sebagai bagian lingkar ini. Jadi, Geng Solo lebih ke label politik, bukan entitas nyata. Namun, di tengah panasnya situasi politik, nama ini gampang banget dipakai untuk framing seolah ada kelompok tertentu yang mengatur semua kericuhan.
Aspirasi Rakyat: Dari Gaji DPR hingga Biaya Hidup Tinggi
Kalau mau jujur, yang bikin rakyat turun ke jalan bukanlah urusan siapa dekat dengan siapa, melainkan keresahan konkret: gaji DPR yang terlalu tinggi, tunjangan yang mencekik rasa keadilan, sementara rakyat kecil susah cari nafkah. Biaya hidup makin naik, harga kebutuhan pokok makin gila, tapi elit politik terlihat hidup nyaman dengan fasilitas berlebih. Ketimpangan ini bikin amarah publik memuncak. Sayangnya, keresahan itu sering dikaburkan lewat narasi soal provokator dan geng tertentu.
Operasi Politik atau Spontanitas Massa?
Ada dua versi cerita. Ada yang bilang demo itu murni jeritan rakyat yang muak. Tapi pengamat lain curiga ada pola operasi politik. Mereka bahkan menyamakan kerusuhan ini dengan skenario 1998, hanya dengan bumbu baru sesuai konteks sekarang. Pandangan ini menuding Geng Solo masih punya peran di balik layar, sengaja mengacau untuk melemahkan Prabowo atau membuka ruang bagi Gibran. Meski begitu, semua masih sebatas opini tanpa bukti konkret.
Penunggang Gelap: Strategi Klasik yang Selalu Berulang
Kalau lihat sejarah, demo besar di Indonesia selalu disusupi pihak ketiga. Penunggang gelap ini lihai. Caranya klasik: kaburkan isu utama, geser fokus, bikin massa bingung, lalu biarkan energi publik habis untuk debat soal siapa dalang kerusuhan. Sementara itu, DPR bisa cuci tangan. Mereka dengan gampang bilang, “demo ini ditunggangi, jadi nggak perlu didengar.” Narasi itu membuat tuntutan struktural soal gaji dan kebijakan tenggelam di lautan gosip politik.
Bahaya Fokus pada Figur Individu
Publik juga sering terjebak menyerang individu. Nama artis politik atau anggota DPR tertentu dijadikan sasaran meme, ejekan, bahkan hujatan personal. Padahal yang harus dipersoalkan bukan orang per orang, tapi sistem DPR itu sendiri. Keputusan gaji dan tunjangan adalah hasil kolektif lembaga, bukan kemauan satu figur. Ketika serangan hanya diarahkan ke individu, sistem tetap utuh, DPR aman, rakyat rugi.
Media dan Distraksi: Dari Aspirasi ke Sensasi
Media arus utama punya peran besar dalam menggeser narasi. Alih-alih mengulik kebijakan DPR yang tidak adil, headline penuh dengan gambar bakar-bakaran, bentrokan, dan wajah provokator. Publik pun ikut terbawa arus, lebih ramai membahas drama ketimbang substansi. Energi rakyat yang seharusnya untuk menekan DPR malah habis di ruang komentar media sosial.
Pola yang Berulang: Dari 1998 ke 2024
Sejarah membuktikan, gerakan rakyat di Indonesia sering kandas bukan karena tuntutan lemah, tapi karena disusupi agenda pihak lain. Tahun 1998 ada skenario serupa, meski konteks berbeda. Kini, pola itu terulang dengan wajah baru: Geng Solo, operasi politik, atau isu ditunggangi asing. Skenario lama dengan baju baru.
Mengembalikan Fokus: Aspirasi Bukan Kerusuhan
Yang harus kita garis bawahi: kerusuhan mungkin nyata, tapi bukan inti. Akar masalah ada di kebijakan DPR yang tidak adil dan gaya hidup elit yang makin jauh dari rakyat. Kalau publik terus larut dalam framing kerusuhan, DPR hanya tinggal menunggu sampai isu gaji dan tunjangan benar-benar hilang dari perbincangan. Fokus harus dijaga: tuntutan rakyat soal keadilan anggaran, transparansi DPR, dan perbaikan kebijakan.
Refleksi: Siapa yang Untung dari Kekacauan?
Pertanyaan paling penting: siapa yang diuntungkan setiap kali demo berubah jadi rusuh? Jawabannya hampir selalu sama: elit politik. DPR bisa sembunyi, pemerintah bisa menutup telinga, dan kelompok yang punya agenda tersembunyi bisa menjalankan rencananya. Sementara rakyat yang jadi pion, pulang dengan tangan kosong.
Jangan Biarkan Aspirasi Hilang
Narasi soal Geng Solo, provokator, atau penunggang gelap hanyalah bayangan di permukaan. Bisa jadi benar, bisa juga tidak. Tapi yang jelas, kalau publik terus sibuk memperdebatkan siapa dalang, maka tuntutan rakyat akan mati pelan-pelan. Yang harus dijaga adalah fokus: kenapa orang turun ke jalan? Karena rakyat butuh keadilan, bukan sekedar tontonan politik.
